Jejak Langkah

Sejak mulai diberlakukannya undang-undang No 6/2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah pusat, bak buah simalakama bagi pemerintah tingkat desa. Alih-alih anggaran itu dapat membantu kesejahteraan kehidupan di Desa, justru tak sedikit perangkat desa yang malah berujung pada jeruji besi. Sejak digelontorkan pertama kali pada tahun 2014, pemerintah pusat melalui APBN tercatat mengalokasikan dana desa sekitar Rp. 20.7 triliun ke tingkat desa, tahun 2015 naik menjadi Rp. 46.9 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp. 60 triliun. Selain kucuran dana dari APBN, desa ternyata juga masih mendapat dana dari APBD yang besarnya 10 persen dari dana perimbangan di daeraj itu. Belum lagi pendapatan dari BUMdes dan lainnya. Nah, dari semua gelontoran ‘dana runtuh’ itu sudah kebayang multiplier effect yang bakalan dirasakan oleh masyarakat desa. Pemerintah desa mungkin saja akan membangun pasar desa, lumbung pangan desa, insfastruktur desa, penguatan UMKM desa,...

  (Sumber Gambar: ABC.com) Seperti bola panas, isu tentang tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya terus melebar kemana-mana. Beberapa hari terakhir timeline, beranda jejaring sosial kita terus dibanjiri berita-berita, gambar tentang pembantaian Rohingya. Ada berita yang benar, namun tidak sedikit yang kemudian ternyata kurang benar atau dalam istilahnya ‘hoax produktion’. Isu ini seperti "angin surgawi" bagi lokomotif pentol korek untuk memantik gerbong massa. Banyak orang yang langsung bersungut-sungut marah seperti kesetanan, terutama golongan sumbu pendek yang seakan menemukan ladang jihad baru untuk berteriak-teriak takbiiirr. Kita sudah sama-sama tahu bahwa tragedi di Rohingya didalangi oleh upaya balas dendam penyerbuan tentara Myanmar ke Chein Khar Li Rathedaung. Area perbatasan negara bagian Rakhine, dimana ini merupakan tempat tinggal bagi sekitar satu juta warga Rohingya. Gambar tragedi inilah yang kemudian melayang-layang di setiap jengkal...