Masjid Pathok Negoro Dongkelan: Pusat Syiar Islam dan Perjuangan Laskar Dipanegara Melawan Belanda

Masihkah “Jogja Berhati Nyaman”?
oleh : Ahmad Syarifudin

Yogyakarta berhati nyaman. Slogan ini sudah terbiasa terdengar, bahkan seperti nyanyian merdu yang meninabobokan masyarakat kota Yogyakarta, kebanyakan dari masyarakat beranggapan bahwa Yogyakarta masih berada pada zona nyaman-nyaman saja, padahal ketika di telisik, permasalahan di kota pelajar ini sudah makin kompleks. Diantara permasalahan yang begitu kentara adalah pemukiman kumuh dan kemacetan.

Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar memang sudah menjadi hal yang wajar dan dianggap lumrah. Wajar terjadi karena memang tingkat volume dan mobilitas warganya sangat tinggi, dan saat ini warga Yogyakarta sudah mulai akrab dengan ‘penyakit’ dari kota besar itu. Secara umum macet itu terjadi dikarenakan ruas jalan yang tersedia tidak lagi mampu menampung volume kendaraan yang membludak memadati jalan tersebut, artinya volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

Menurut data yang terekam di Ditlantas Polda DIY, untuk tahun 2014 saja hanya kurun waktu enam bulan terakhir sampai bulan Juni jumlah sepeda motor, mobil, truk dan bus di DIY bertambah 71.179 unit (Harian Jogja, 17/11) ini sungguh angka yang fantastis, dan angka ini akan terus bertambah bersama dengan lonjakan kendaraan dari luar wilayah Yogyakarta yang berlalu lalang masuk menyumbang kesemrawutan kota.

Tingginya kendaraan yang masuk, dan jumlah pertumbuhan kendaraan di kota yang menjulang pesat, memang sudah saatnya menjadi perhatian serius Pemprov DIY, panjang dan lebar jalan di Yogyakarta sudah tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melaju. Artinya, angka pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak lantas di barengi dengan penambahan ruas jalan, walaupun sejatinya ini juga bukan solusi, karena sampai kapanpun penambahan ruas jalan tidak akan sanggup mengejar angka pertumbuhan kendaraan yang makin deras.

Kalau kita lihat data pertumbuhan kendaraan bermotor di Yogyakarta dalam empat tahun terakhir mencapai 122.679 unit/tahun (Harian Jogja, 18/11). Jika melihat data tersebut rasanya membuka peluang lebar kota budaya dan pariwisata ini akan makin ‘sumpek’ seperti kota-kota urban lainnya.  

 Di lain pihak, permasalahan yang tak kalah serius juga mengenai kawasan kumuh, atau yang biasa didominasi dengan pemukiman Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Sebagai ibu kota pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kota Yogyakarta memang mampunyai magnet tersendiri bagi banyak masyarakat, banyak warga yang melancong ke kota ini dan akhirnya menetap semi permanen di sepanjang bantaran sungai.

Menurut Data Bappeda Kota Yogyakarta, tercatat ada sebanyak 3.343 RTLH di kota Yogyakarta, sedangkan luas kawasan kumuh berdasarkan hasil pendataan yang di lakukan oleh tim dari UGM yang terjun langsung ke lapangan, mencapai 278,70 hektare atau setara dengan 8 persen dari luasan seluruh wilayah Yogyakarta yang mencapai 32,5 kilometer persegi (Kedaulatan Rakyat, 24/11). Kawasan kumuh tersebut tersebar merata di 13 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta, kebanyakan pemukiman kumuh ini berada di sepanjang bantaran sungai Code, Gajah Wong, Winonngo dan Buntung.

Pemerintah sudah waktunya singsingkan baju dan mulai tanggap untuk menghadapi segala permasalahan yang makin semrawut di hadapi oleh kota ini, salah satu cara alternatif meminimalisir laju pemukiman kumuh, dengan cara pembuatan hunian massal vertikal atau yang biasa diimplementasikan dengan Rusunawa, kemudian pemerintah juga di tuntut membuat regulasi yang jelas tentang dataran yang tidak boleh dijadikan sebagai pemukiman warga,  dengan cara ini setidaknya akan mengurangi terciptanya kawasan-kawasan kumuh berkelanjutan. 

Kemudian, masalah kemacetan, dengan laju pertumbuhan kendaraan yang melesat tajam, memang tidak bisa di hindari, tetapi tidak lantas kemudian pemerintah kota dan provinsi Yogyakarta pasrah dan menutup mata, kini sudah waktunya pemerintah menggalakan masyarakat untuk mengalihkan moda transportasi, dari kendaraan pribadi menuju moda transportasi massa, tentu pembenahan sistem, peremajaan armada dan penambahan jalur sangat di perlukan, sehingga masyarakat merasa dimanjakan dan nyaman menggunakan moda transportasi massa tersebut.

Secara struktur ketatanegaraan, itu memang tugas berat yang harus di hadapi Pemkot bersama Pemprov Yogyakarta dan jajaranya, tetapi tidak lantas kemudian kita sebagai masyarakat berdiam diri dengan semua permasalahan yang terjadi, apalagi sampai menutup aksi untuk berbuat lebih demi tetap terjaga kota Yogyakarta yang berhati nyaman.

 *tulisan ini tercipta tanpa mengurangi rasa hormat penulis atas kota jogjakarta
    penulis peduli dan rasa cinta yang tinggi untuk Jogja yang lebih nyaman.