Merangkul Kebhinnekaan

Segala macam bentuk konflik yang membawa atas dasar kepentingan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan, itulah yang biasa kita kenal dengan SARA merupakan konsekuensi logis dari format hubungan masyarakat yang tidak harmonis. Dalam hal ini bisa di katakana terjadinya intoleran antar masyarakat yang meliputi suku, agama, ras, atau golongan yang berbeda.

Menurut data resmi sensus penduduk tahun 2010 yang datanya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak itu menempatkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.  Jumlah penduduk yang sangat  besar, sudah menjadi keniscayaan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang beraneka ragam. Maka bisa di katakan bahwa Indonesia adalah negara yang tercipta di atas tanah kemajemukan.

Indonesia sebagai bangsa majemuk, sudah barang tentu harus menghadapi berbagai macam tantangan yang setiap saat mampu menggerogoti dan mengancam integritas bangsa. Disamping ancaman dari luar, justru ancaman yang paling berbahaya adalah manakala terjadi intoleransi di tengah masyarakat itu sendiri, karna musuh yang akan di hadapi sejatinya adalah saudara-saudara kita setanah dan air yang sama, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai tumbuh kesadaran penuh dari masyarakat tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara dengan menggenggam erat kebhinnekaan dalam kerangka indonesia.

Beberapa pekan lalu kita sama-sama saksikan kericuhan yang di lakukan oleh ormas yang menamakan dirinya sebagai Front Pembela Islam (FPI) menentang naiknya Basuki Cahya Purnama (ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi President Republik ini. Seharusnya itu tidak perlu terjadi manakala kita sebagai warga negara mempunyai kesadaran penuh tentang hak-hak konstitusional yang sama dimata hukum negara tanpa memandang suku, etnis maupun perbedaan agama.

Salah satu bentuk kesadaran masyarakat dengan menempatkan segala bentuk perbedaan baik Suku, Agama, Ras dan Antar golongan menjadi satu kekuatan yang mampu memperkokoh kebangsaan yang sebenarnya. Perbedaan dari kelompok minoritas tidak harus selalu dikerdilkan dengan menghakimi sesuka hati, tetapi semuanya harus di rangkul menjadi satu kekayaan dalam bingkai kebhinnekaan.

Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat menentukan, bagaimana pemerintah di tuntut untuk menciptakan suatu kebijakan yang jelas, bersifat mengikat, yang mampu menjadi daya paksa masyarakat. Sehingga antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyakat menjadi satu pondasi yang kokoh untuk membentengi terjadinya konflik. Pemerintah harus tegas dan jelas, dengan menutup celah yang bisa digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan berdalih penyelamatan suku maupun agama.

Semboyan Bhinneka tunggal ika sebagai motto bangsa juga tidak selayaknya menjadi penghias lambang negara belaka. Kalau kita lihat Wikipedia, Bhinneka tunggal ika mengandung makna “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua” satu rangkaian kalimat yang sangat indah. Penjabaran sederhananya, walaupun kita tercipta diatas perbedaan tetapi tetaplah mempunyai satu tujuan yang sama, satu cita-cita yang sma, dengan menciptakan satu keharmonisan hidup. Untuk mewujudkan itu, falsafah ini harus benar-benar dipegang kuat dan dipahami oleh masyarakat, dengan memanifestasikanya dalam bentuk nyata setiap hari hidup berdampingan dan menghargai perbedaan.

Diatas tanah dan air yang kita sepakati bernama Indonesia inilah harusnya kita patut bersyukur di berikan modal luarbiasa berupa keberagaman dan perbedaan dengan terbentang beraneka macam suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan etnis yang semuanya bisa menjadi kekayaan luar biasa jika di sikapi dengan arif dan bijaksana. Semangat sekterian harus di hilangkan karena itu hanya mengandung ambisi sesaat dan berkutat di kebenaran relatif, justru yang harus di tegakan adalah semangat ke-indonesia-an dengan merangkul kebhinnekaan menjadi basis kekayaan bangsa.

Ahmad Syarifudin
Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta
syariefachmad53@gmail.com

catatan : Tulisan ini pernah dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.